pp 82 tahun 2001. PERATURANPEDIA. pp 82 tahun 2001

153, TLN No. Indonesia No. Muzammil Makmur. Peraturan Perundang-undangan. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air; PP No. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan. Nilai COD tertinggi berada di stasiun 2. 82 tahun 2001 and Peraturan Gubernur Jawa Timur No. berdasarkan PP 82 tahun 2001 untuk kelas II yaitu 0,01 mg/L, maka konsentrasinya masih berada di bawah baku mutu. Hasil pengamatan terhadap kadar DO pada stasiun-stasiun yang disampling lebih besar dibandingkan kelayakan kadar DO pada kriteria mutu air kelas I dan kelas II. PP 82 2001 merupakan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) yang dikeluarkan pada tahun 2001 di Indonesia. 82 Tahun 2001 untuk Kelas II pada tiga stasiun kecuali pada stasiun 4 yang terletak di tengah danau. Post selanjutnya PP No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK. Naufal Muflih. 57:2008 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 57: Metoda Pengambilan C. (PP) NO. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 2. PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Tipe Dokumen. Peraturan Pemerintah (PP) No. PRESIDEN. REPUBLIK INDONESIA. pH. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Memberikan izin aplikasi air limbah pada tanah kepada Nama Perusahaan : Alamat : Nama Unit Usaha/Pabrik : Alamat Pabrik. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Sungai Putat yang bera-da di Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. tingginya keluhan gangguanABSTRAK: Bahwa Taman Hutan Raya Nipa-Nipa yang terletak pada wilayah administrasi Kota Kendari dan Kabupaten Konawe yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 289 Tahun 1995, berdasarkan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi. Adanya kandungan nitrit. Penelitian Komala et al (2019) menjelaskan bahwa konsentrasi BOD dan COD di Danau Maninjau berasal dari keberagaman aktivitas masyarakat sekitar danau dan kegiatan KJA merupakan aktivitas penyumbang utama BOD dan COD yang telah melebihi baku mutu PP No 82 Tahun 2001. Dokumen Peraturan : PP No. Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota dan 3). AIR 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Baku mutu yang digunakan tidak mengacu pada Peraturan Gubernur DKI No 582/1995 dikarenakan peraturan tersebut sudah terlalu tua dan belum diperbarui selama kurun waktu 21 tahun sehingga dinilai kurang relevan untuk digunakan sebagai baku mutu Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kualitas air Danau Laimadat dengan Standar Baku Mutu perairan untuk budidaya ikan air tawar (PP No. rnq/l, mq/L. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pegendalian Pencemaran Air. Derajat Keasaman (pH) Hasil penelitian dan analisis derajatdengan rata-rata nilai TSS adalah 20,33 mg/l(Gambar 2). PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. 82 tahun 2001 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Vincentia. Kelas I. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Mencabut: PP No. Hasil analisa parameter logam berat (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn dan Zn) menunjukkan adanya konsentrasi logam berat yang terkandung pada air permukaan dan limpasan permukaan di TPA Gunung Tugel. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pendendalian Pencemaran Air. Sumber file : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan. 61, LN. 82. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkarantinaan hewan yang melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati hewan, sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi serta. PP No. 82 Tahun 2001 ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman. 7 tahun 2004; UU No. See Full PDF Download PDF. 34 Tahun 1950. Erosi dan sedimentasi yang sangat tinggi disebabkan oleh sifat tanah di DAS Sentani yang pada umumnya terdiri dari jenis tanah yang peka erosi, curah hujan yang tinggi dan kondisi geografi seperti kemiringan lereng yang melebihi 5%. AIR 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. beberapa sifat fisika dan kimia sesuai dengan PP No 82 Tahun 2001 dengan penentuan status mutu menggunakan Metode Indeks Pencemaran dan pemetaan menggunakan software ArcGis 10. Berdasarkan surat Peraturan Pemerintah RI No. METADATA PERATURAN. Kekeruhan. No 82 Tahun 2001 standar baku mutu yaitu 1000 mg/L,sehingga konsentrasi TDS masih di bawah standar baku mutu. Kemudian menyatakan kategori kualitas air dilihat dari Total Coliformnya berdasarkan SK. (Kelas I) menurut PP RI Nomor 82 Tahun 2001, dimana air sumur juga merupakan air baku air minum atau air bersih. 2 Tahun 2016. go. 42 tahun 2008; PERPRES No. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga. 4079, LL SETNEG : 12 HLM. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 82 THN 2001. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Lampiran PP no 82 tahun 2001. 03. NOMOR 82 TAHUN 2019. Menurut Peraturan Pemerintah No. Dalam pasal 1 ayat 9 Pemerintah Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 menjelaskan bahwa ukuran batas kadar makhluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada atau harus Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kualitas air Danau Laimadat dengan Standar Baku Mutu perairan untuk budidaya ikan air tawar (PP No. Di Indonesia sendiri, penerapan PP No. Berdasarkan Mutu air Kelas II PP 82 Tahun 2001. 82 tahun 2001 dan diklasifikasikan sebagai Kelas Dua dan Kelas Tiga dengan standar nilai berkisar 2-30 NTU. 81 Tahun 2001 Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman DETAIL PERATURAN Abstrak. (PP) Nomor: 82: Tahun: 2007: Tentang: Peraturan. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air - Download as a PDF or view online for free. id. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2 - Heptachlor. Peraturan Pemerintah No. 05 jilid 2-air-laut-udara-tanah-gakum. TENTANG. -82-Tahun-2001(1). Peraturan Ttg Pence Mar An Air. Jenis Dokumen: PERATURAN PEMERINTAH: Nomor: 82: Tahun: 2001: Judul: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR. Azri Aziz. 82, LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPP No. Peraturan Pemerintah. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia,. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran. PP ini mencabut PP Nomor 19 Tahun 1999; PP Nomor 41 Tahun 1999; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 101 Tahun 2014; dan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup dalam PP Nomor 46 Tahun 2017. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan. 3K views•3 slides. Hasil pengamatan terhadap kadar DO pada stasiun-stasiun yang disampling lebih besar dibandingkan kelayakan kadar DO pada kriteria mutu air kelas I dan kelas II. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil; 2. pramudita nadiah. Tipe Dokumen. 82, LN. Mica Kallio. Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Sumber pencemar yang berasal dari buangan anorganik sulit1. Air yang dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Belum Tersedia. Search Reset. 2001 No. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. 38 tahun 2007; PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut. bab i ketentuan umum pasal 1 . 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. f. 82, LN. PP NO 82 Tahun 2001 Tentang Kualitas air. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan. Pada gambar 2 (a), terlihat suhu air semua melampaui baku mutu yaitu 22-28 C, sedangkan untuk parameter TSS berkisar Antara 0,2-0,8 mg/liter, masih. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Share. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam. 1. E. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Daftar. 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan; Post sebelumnya Perpres No 48 Tahun 2013 Tentang. 82, LN. NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan. 7K views•35 slides. 07 NTU) melebihi baku mutu yaitu 5 NTU, parameter kimia BOD (hulu = 16, hilir = 19) melebihi baku mutu yaitu 2 mg/l, dan COD (hulu = 25. go. NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Permen No. Pemilihan baku mutu ini didasarkan pada kondisi bahwa air sungai masih digunakan untuk pengairan danPeraturan Pemerintah (PP) No. baku mutu kualitas air sungai menurut PP Nomor 82 Tahun 2001, serta menganalisis beban pencemaran yang masuk ke sungai Blukar yang berasal dari aktivitas permukiman, pertanian dan industri. Judul. PP No. 2001). 170. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : Air. Uji laboratorium sampel air menggunakan parameter TSS, TDS, Nitrat, BOD, dan COD. PP No. Merupakan air yang peruntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan. Tahun. 151, TLN No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 1990. PP No. 2001 No. 82 Tahun 2015. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata. Peraturan Pemerintah (PP) NO. NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 82 Tahun 2001 untuk parameter fisik kekeruhan (hulu = 95. 161, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang -Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 7. 15. Anonim, 2003, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. 82 Tahun 2001 tentang kualitas dan pengendalian pencemaran air disebutkan bahwa mutu air telah diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yang terdiri dari: 1. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian. 7K. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pegendalian Pencemaran Air. 189, TLN No. -82-Tahun-2001(1). Cu, dan Zn dan PerGub 39 Tahun 2000 untuk Ni. Instruksi Presiden (INPRES) 163. 82 Tahun 1999 Angkutan Di Perairan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. ttd. NOMOR 82 TAHUN 2001 . 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Layanan edukasi dan. Nilai total fosfat di air sungai Ciliwung Hulu tidak memenuhi standar kualitas lingkungan PP. id : 7 hlm. 82 Tahun 2001). baku mutu kualitas air pada Peraturan Pemerintah No. METADATA PERATURAN. LAMPI RAN: PERATURAN PEMERI NTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL : 14 Desember 2001 TENTANG : PENGELOLAAN KUALI TAS AI R DAN PENGENDALI AN PENCEMARAN AI R Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV FI SI KA 0 Temperatur C Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi temperatur dari alamiahnya Residu Terlarut mg/ L 1000 1000 1000 2000 Residu Tersuspensi mg. 22 tahun 2021 ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. fisik dan kimia air sungai berada di atas baku mutu PP. zat padatan (dinyatakan dengan TSS dan TDS). 4161. Keputusan Presiden (KEPPRES) 6918. 82 Tahun 2001 LT 9. Menetapkan norma, standar, pedoman, dan manual. 27 Tahun. Print. 2012. 2.